Rencana Utang Rp786,57 Miliar Jember Disorot karena Risiko Beban Fiskal

Rencana pinjaman Rp786,57 miliar Pemerintah Kabupaten Jember memasuki sorotan baru setelah DPRD disebut menyetujui skema pembiayaan ke PT Sarana Multi Infrastruktur. Dana itu diarahkan untuk proyek fisik, bukan belanja rutin.

Alokasi terbesar dalam rencana tersebut adalah Rp400 miliar untuk rekonstruksi 527,68 kilometer jalan. Sisanya mencakup Rp200 miliar untuk 12.400 titik penerangan jalan tenaga surya serta Rp186,57 miliar untuk peningkatan RSD dr. Soebandi dan RSD Balung.

Dorongan berutang muncul saat kebutuhan infrastruktur Jember dinilai besar. Namun catatan fiskal yang dikutip dalam kajian lokal menunjukkan belanja modal 2025 baru terealisasi Rp317,41 miliar, sedangkan APBD 2026 hanya mengalokasikan Rp401,58 miliar untuk belanja modal, atau sekitar 8,78 persen dari total belanja.

Risiko utama berada pada kemampuan bayar. Skema tenor tiga tahun untuk periode 2027–2029 disebut membuat cicilan tahun pertama mencapai Rp309,39 miliar, hampir setara belanja modal Jember selama 2025. Sementara itu, belanja pegawai 2026 disebut mencapai Rp1,555 triliun atau 33,98 persen, di atas ambang 30 persen dalam UU HKPD.

Pemerhati sosial ekonomi Moh. Faisol Amin menilai perhitungan Debt Service Coverage Ratio perlu didahulukan sebelum tenor ditetapkan. Dalam simulasinya, DSCR skema tiga tahun berada di angka 1,66, di bawah syarat 2,5, sehingga keputusan pinjaman perlu ditopang hitungan resmi yang terbuka agar pembangunan tidak berubah menjadi beban fiskal baru.